JEJAKHITAM.COM ( PANGKEP) – Warga Dusun Sanane, Desa Sabalana, Kecamatan Liukang Tangngaya, Kabupaten Pangkep (Pangkajene Kepulauan), mengeluhkan soal iuran penerangan Listrik tenaga Surya (PLTS) yang mereka bayar setiap bulan, namun hingga kini mereka belum juga merasakan yang namanya penerangan.
Hal itu diungkapkan langsung oleh salah satu warga Dusun, saat di konfirmasi oleh wartawan, Minggu (03/07/2022) sore.
Menurutnya, setiap bulannya warga dituntut untuk membayar iuran listrik sebesar Rp. 20.000 per rumah, dengan jumlah rumah sebanyak 544. Mereka ditagih sejak kurang lebih 5 (lima) tahun lalu.
“Sudah sejak 5 tahun lalu kami bayar ini iuran listrik, tapi sampai saat ini kami belum pernah rasakan yang namanya penerangan. Alasannya ada alat yang rusak,” ucap warga yang tak ingin disebutkan namanya itu.
Ia menambahkan, bahwa meskipun belum pernah merasakan yang namanya penerangan, tapi mereka tetap membayar iuran dengan harapan bisa mengumpulkan dana untuk membeli alat yang rusak.
“Kami tetap bayar meskipun belum ada tanda-tanda mau diperbaiki itu alat. Cuma masalahnya, para pengelola dana listrik itu tidak mau terbuka, Bahkan menolak untuk mengadakan rapat antar warga terkait masalah tersebut. Alasannya, mereka tidak mau rapat kalau tidak ada petugas yang mendampingi,” timpalnya.
“Dengan alasan itu, kami bersama beberapa tokoh masyarakat Dusun Sanane berusaha menghubungi pihak Babinsa, tapi beliau malah menyarankan agar rapat sesama warga saja,” tandasnya lagi.
Mendengar jawaban itu, warga tidak puas dengan saran dari Babinsa, sehingga tokoh masyarakat tersebut mengajak beberapa warga Dusun Sanane untuk menemui Kepala Desa Sabalana. Namun lagi-lagi mereka tidak mendapatkan solusi, melainkan tekanan dari Kepala Desa.
“Kami juga sudah coba temui Kepala Desa Sabalana, Pak Fadrul Ali Baba. Tapi lagi-lagi beliau juga tidak memberikan solusi, malah memberikan jawaban dengan bahasa yang ngawur dengan cara mendikte dan menekan, “nanti saya urus masalahmu kalau saya kembali duduk sebagai Kepala Desa, bantumi saya dulu dan dukung saya,” ujarnya menirukan ucapan Pak Desa.
Atas kejadian itu, warga Dusun Sanane, Desa Sabalana menghubungi salah satu media online, yang sebelumnya juga pernah berkomunikasi dengan Kepala Desa perihal masalah ini.
“Jangan maki singgung yang lain dulu pak, ini saja persoalan listrik kita angkat ke media, semoga Pak Bupati tahu keluhan warganya dibawah,” ucap warga tersebut dari seberang.
Senada dengan hal itu, rekan-rekan wartawan berusaha menghubungi beberapa LSM dan media yang pernah investigasi di Desa sabalana, salah satunyq Pentolan LSM KAJI berinisial AR. Ia memberikan informasi melalui WhatsAap, bahwa beliau lagi koordinasi dengan Ketua Tim investigasi LSM KAJI Chaeruddin Talle, di sekertariatnya di jalan Rajawali 13, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
AR mengajak beberapa warga Desa sabalana menemui Chaeruddin Talle, untuk diambil keterangannya.
Saat tim mengambil keterangan salah satu warga Desa Sabalana inisial BB, wartawan mempertanyakan perihal PLTS.
“Banyak sekali kesalahannya itu Pak Desaku. bukan hanya itu. Makanya kami datang kesini untuk bertemu langsung dengan pak ketua mengeluhkan masalah ini,” katanya tanpa ragu.
Dirinya mengatakan, bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa, Fadrul Ali Baba sudah membangun rumah yang cukup besar di Kota Pangkep. Entah dananya berasal darimana.
“Bisami bikin rumah besar di kota pangkep pak sejak jadi Kepala Desa,” pungkasnya.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Ketua Tim Investigasi LSM KAJI Chaeruddin Talle menegaskan, bahwa dirinya siap mendampingi para warga untuk melaporkan kinerja Kepala Desa Sabalana ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
“Kalau saudara Fadrul Ali Baba selaku Kepala Desa Sabalana terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka kami siap mendampingi para warga untuk melaporkan kasus ini ke pihak Krimsus Polda Sulsel,” ungkap Chaeruddin.
“Ini sudah ada sebagian warga Desa Sabalana yang tandatangan dan setuju untuk melaporkan Kepala Desanya tersebut,” tambahnya.
Hingga berita ini dilayangkan, oknum Kepala Desa belum dapat dihubungi untuk di konfirmasi terkait persoalan ini. (*)
Laporan : Thamrin
Penulis : Budhy