Appi di Persimpangan Golkar, Hengkang atau Bertahan

JEJAKHITAM.COM (MAKASSAR) – Setelah Ilham Arief Sirajuddin (IAS) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan periode 2026-2031, masa depan politik Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, sontak menjadi perbincangan hangat.

Posisi Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi mulai menjadi tanda tanya, apakah bertahan atau malah memilih hengkang dari partai berlambang pohon beringin itu.

Situasi tersebut dibedah dalam diskusi politik yang digelar Harian Berita Kota Makassar (BKM) di ruang redaksi, Senin (21/09/2026), dengan tema “Appi : Hengkang atau Bertahan di Partai Golkar?”.

Forum diskusi itu menghadirkan pembicara diantaranya akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Rahmat Muhammad dan Direktur Profetik Institut Asratillah, dengan dipandu Andi Rustan sebagai moderator. Politisi Partai Golkar Andi Mallombasi Hamka sedianya turut hadir, namun berhalangan.

Dalam diskusi, Rahmat Muhammad melihat posisi Appi tidak sederhana. Menurutnya, keputusan politik sang walikota (Appi) tidak bisa hanya dibaca dari persoalan pergantian pucuk pimpinan Golkar Sulsel.

Rahmat menyebut, Appi memiliki sejumlah modal politik yang kuat. Selain kemenangan dalam Pilkada Makassar, ia juga memiliki jaringan sosial, jaringan Kalla, pengalaman politik, basis bisnis, hingga modal simbolik yang melekat pada figur pribadinya.

Dalam perspektif tersebut, Rahmat menilai sebagian besar modal politik Appi bersifat personal dan dapat dibawa ke mana pun. Apalagi jika didukung oleh partai yang mampu memberikan jaringan organisasi kuat.

“Kalau dia hengkang, modal personal bisa dibawa pergi,” sebut Rahmat.

Namun, bertahan di Golkar juga memiliki konsekuensi. Appi harus menghitung posisi tawarnya setelah IAS memimpin Golkar Sulsel.

Rahmat mengurai, setidaknya ada 4 (empat) variabel yang dapat memengaruhi keputusan Appi, yakni biaya keluar atau exit cost, struktur peluang politik menuju 2029, ikatan relasional, serta ongkos simbolik.

Jika bertahan, tantangannya adalah membangun relasi produktif dengan kepemimpinan baru Golkar Sulsel. Jika hengkang, Appi harus membangun kembali legitimasi di partai baru sekaligus memastikan modal politik personalnya dapat diterjemahkan menjadi kekuatan organisasi.

Rahmat menilai, dinamika politik menuju 2029 tidak boleh menggerus fokus pemerintahan.

“Ketika energi elite tersedot ke manuver partai, fokus pemerintahan bisa tergerus. Kalkulasi 2029 tidak boleh mengorbankan layanan 2026,” ujarnya.

Rahmat menyebutkan, ketidakpastian itu dapat menjadi instrumen politik.

“Ambigu juga merupakan sumber daya politik,” katanya.

Yang terpenting, lanjut Rahmat menuturkan, bukan semata-mata siapa yang bertahan atau siapa yang hengkang, tetapi sejauh mana keputusan politik tersebut tetap terhubung dengan kepentingan warga.

“Yang menentukan bukan hanya siapa yang bertahan atau hengkang, melainkan sejauh mana keputusan itu terhubung atau terputus dari kepentingan warga,” tuturnya.

Senada dengan itu, Direktur Profetik Institut Asratillah, kemudian membaca kemungkinan arah politik Appi jika akhirnya memilih meninggalkan Golkar.

Menurutnya, Partai Demokrat menjadi salah satu opsi yang paling banyak dikaitkan dengan Appi.

Salah satu alasannya, Appi menghadiri kegiatan Gerakan Indonesia Asri-Langit Biru yang digelar DPC Demokrat Makassar di Anjungan Pantai Losari pada Agustus lalu.

Dalam kegiatan tersebut, Appi bahkan terlihat berpose bersama kader Demokrat dengan gestur yang diasosiasikan dengan simbol partai.

Namun Asratillah menyebutkan, hal itu belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi Appi untuk bergabung dengan Demokrat.

“Kalau saya sebagai pengamat, saya tidak melihat hengkangnya Pak Appi ke Partai Demokrat ini sebagai sesuatu yang sudah pasti. Ini bisa saja hanya salah satu kemungkinan skenario,” ujarnya.

Asratillah mengingatkan, hubungan Appi dengan Demokrat memang bukan sesuatu yang baru. Partai tersebut pernah menjadi salah satu partai pengusung Appi pada Pilkada Makassar 2020.

Meski demikian, perpindahan partai tidak otomatis membuat seluruh kekuatan elektoral ikut berpindah.

Asratillah mengibaratkan, suara pemilih bukan seperti deposito yang dapat dipindahkan begitu saja dari satu bank ke bank lainnya.

“Jangan sampai kita membayangkan deposito suara di Golkar itu tiba-tiba bisa ditransfer ke partai lain. Tidak sesederhana itu,” terangnya.

Selain Demokrat, nama Partai Gerindra juga disebut dalam diskusi sebagai salah satu kemungkinan kendaraan politik Appi.

Ia mengatakan, Gerindra saat ini memiliki posisi politik yang kuat di tingkat nasional. Namun, jika Appi memilih masuk ke partai tersebut, tantangannya adalah bagaimana membangun posisi dan legitimasi di antara kader yang sudah lebih dulu berada di dalam.

“Kalau misalnya Pak Appi pindah kesana, jangan sampai cuma jadi anak bawang,” ucapnya.

Karena itu, menurut Asratillah, yang menjadi pertimbangan bukan sekadar partai mana yang tersedia, tetapi juga posisi strategis yang dapat dibangun serta potensi pertumbuhan elektoral partai dalam beberapa tahun kedepan.

Asratillah juga mengingatkan, agar persoalan hubungan politik tidak berimbas pada jalannya pemerintahan, termasuk hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kota Makassar.

Menurutnya, Appi perlu memisahkan kepentingan politik jangka panjang dengan tanggung jawab pelayanan publik yang harus dijalankan.

Pada akhirnya diskusi menyimpulkan, bahwa masa depan Appi di Golkar belum dapat dibaca sebagai keputusan final.

Bertahan atau hengkang ke Demokrat, serta menjajaki Gerindra, atau tetap membuka berbagai kemungkinan masih menjadi bagian dari kalkulasi politik. (*)

Laporan : Tim
Editor : Budhy JH