Kudeta 10 November Gagal, Dana Makar Rp60 T Terbongkar

JEJAKHITAM.COM (MAKASSAR) — Tanggal 10 November 2026 diprediksi akan menjadi hari paling panas dalam politik Indonesia. Namun prediksi itu tidak terbukti. Skenario yang disebut-sebut telah disiapkan jauh hari itu berakhir gagal total.

Informasi mengenai dugaan skenario tersebut pertama kali diungkap oleh Asst. Prof. Dr. Gema Merdeka Goeyardi, pendiri Astronacci International Group, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis, 5 November 2026.

Dalam unggahan tersebut, Gema menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar kasus kejahatan siber biasa. Menurutnya, penyadapan itu merupakan bagian dari skenario makar yang lebih besar dan terstruktur.

Gema mengklaim, jaringan mafia koruptor telah menyiapkan dana fantastis untuk operasi tersebut. Uang mukanya disebut mencapai Rp25 triliun, dengan total anggaran konspirasi diperkirakan Rp50 triliun hingga Rp60 triliun.

Menurut klaim Gema, dana tersebut digunakan untuk 3 (tiga) tujuan utama, yaitu :

Pertama, membiayai penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh penting. Tujuannya agar rencana dan proyek pemerintah dapat diketahui sebelum dijalankan, kemudian disabotase.

Kedua, menghancurkan grand design ekonomi pemerintah yang disebut Probonomics atau The Fishing Game.

Ketiga, membiayai perang kognitif atau _cognitive warfare_. Gema menyebut adanya oknum artis, influencer, mahasiswa, ekonom, akademisi, hingga pengguna media sosial yang dibayar untuk menyebarkan narasi negatif terhadap pemerintah secara masif dan berulang.

Pola yang digunakan, menurut Gema, bukan merebut kekuasaan dengan senjata, melainkan merebut pikiran publik. Jika ketidakpercayaan meluas, polarisasi melebar, dan desakan agar Presiden mundur semakin kencang, maka pergantian kekuasaan dapat terjadi tanpa kudeta militer.

Gema bahkan mengklaim, jika Presiden sampai turun, sosok penggantinya sudah disiapkan. Ia menyebut propaganda besar-besaran tersebut akan mencapai puncaknya pada 10 November 2026.

Namun, skenario itu tidak berjalan sesuai rencana. Kasus dugaan penyadapan lebih dulu terbongkar ke publik. Bareskrim Polri bergerak cepat dan menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh.

Momentum 10 November yang disebut-sebut sebagai puncak propaganda pun lewat begitu saja tanpa adanya kudeta, tanpa adanya pergantian kekuasaan, dan tanpa adanya gejolak besar yang diprediksi.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, sebelumnya menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden dapat dikategorikan sebagai tindakan makar.

Presiden Prabowo pun telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Hingga berita ini diturunkan, klaim mengenai dana Rp60 triliun, uang muka Rp25 triliun, serta dugaan keterlibatan mahasiswa dan influencer masih bersumber dari pernyataan Gema Goeyardi.

Belum ada keterangan resmi dari Polri, Kejaksaan, maupun lembaga negara lain yang mengonfirmasi adanya aliran dana maupun keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan.

Redaksi mengimbau pembaca untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang beredar di media sosial dan tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum. (*)

Penulis : Budhy JH