Tuntut Pemilu Raya, Aliansi Eks RT/RW Geruduk Kantor Dan Rujab Ketua DPRD Makassar

JEJAKHITAM.COM (MAKASSAR) – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Eks RT/RW, kembali menggelar aksi unjukrasa didepan gedung kantor DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani Kecamatan Rappocini, Senin (20/03/2023) siang.

Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan atas penolakan terhadap kebijakan Walikota Makassar Ir. Ramdhan Pomanto yang telah melakukan penunjukan langsung pejabat sementara (Pj) RT/RW tanpa menghiraukan aturan yang telah ditetapkan.

Tampak, puluhan spanduk tuntutan dibentangkan didepan pintu masuk gedung DPRD sambil melakukan orasi secara bergantian.

Sempat terjadi sedikit kericuhan saat pengunjukrasa mencoba merangsek masuk kedalam halaman kantor gedung DPRD yang sedari awal sudah dijaga ketat oleh aparat Kepolisian dan Satpol PP.

Yeyen yang bertindak selaku jendral lapangan dalam orasinya mengatakan, bahwa Aliansi Eks RT/RW tetap menolak keras adanya pejabat sementara (Pj) yang telah ditunjuk langsung oleh Walikota Makassar karena itu sarat dengan kepentingan politik.

“Kami menolak keras adanya Pj. RT/RW karena hal itu sarat dengan kepentingan pribadi dan kelompok. Jabatan RT/RW jangan dijadikan alat politik guna melanggengkan kekuasaan,” ujar Yeyen yang juga Sekertaris Aliansi Eks RT/RW.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Aliansi Eks RT/RW, Syamsir Saeni. Menurutnya, kedatangan mereka kembali di rumah rakyat itu adalah untuk menagih janji Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo, yang mengatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan mereka ke Pemerintah Kota.

“Saya pernah di janji oleh Ketua DPRD yang dikenal dengan Tagline si “Anak Rakyat” untuk bertemu dan membicarakan masalah ini. Namun sampai hari ini, itu cuma janji palsu untuk meredam aksi kami,” ucap mantan Ketua RW 01 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang itu.

Lanjut Anchy sapaan akrab Syamsir Saeni menuturkan, bahwa pihaknya akan kembali menduduki rumah rakyat itu (DPRD) hingga tuntutan mereka terpenuhi.

“Kami akan kembali bertahan di tempat ini hingga ada kejelasan dari tuntutan kami. Pak Ketua DPR yang dikenal dengan sebutan Anak Rakyat, mari kita sama-sama perjuangkan hal ini. Apalagi, salah satu fungsi anggota DPRD adalah memang sebagai penyambung aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Tak berselang lama, salah satu anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi partai Hanura H. Muhlis, keluar menemui massa aksi dan mengatakan bahwa mereka diterima diruang aspirasi.

Didalam ruang aspirasi, H. Muhlis memberikan kesempatan kepada beberapa perwakilan Aliansi RT/RW untuk menyampaikan keluhan dan tuntutannya.

Diawal dialog, Yeyen kembali menyampaikan, bahwa tujuan dirinya bersama teman-teman Aliansi datang ke DPRD adalah untuk mendesak Pemerintah Kota Makassar melalui DPR untuk segera melaksanakan Pemilu Raya RT/RW.

Adapun tuntutan dari Aliansi RT/RW yang disampaikan didalam forum tersebut, antara lain menolak adanya Pj RT/RW karena sarat akan kepentingan pribadi dan kelompok, kembalikan kedaulatan masyarakat dalam memilih pemimpin, dan jangan jadikan RT/RW sebagai alat politik, serta jangan pilih lagi anggota DPR, Walikota, dan Gubernur yang tidak pro terhadap rakyat.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi partai Hanura H. Muhlis yang didampingi anggota DPR dari fraksi partai PAN Sangkala Saddiko menjelaskan, bahwa pihaknya akan menindak lanjuti seluruh tuntutan dari massa aksi.

Dirinya berjanji, akan membicarakan hal itu dengan Ketua DPRD Rudianto Lallo bersama unsur terkait, agar apa yang menjadi tuntutan Aliansi RT/RW itu bisa segera terwujud.

“Setelah ini saya akan temui Ketua DPR (RL), untuk membicarakan dan mencari solusi dari masalah ini dan selanjutnya membawanya ke Walikota Makassar,” ucap H. Muhlis dihadapan perwakilan dari Aliansi RT/RW.

Bahkan dirinya menyebutkan, bahwa pihaknya telah menyetujui dan mengsahkan penggunaan anggaran untuk Pemilu Raya sebesar Rp. 3 miliar.

“Kami di DPRD khususnya di Banggar, telah mengetuk palu untuk anggaran Pemilu Raya sebesar Rp. 3 miliar. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk menunda kontestasi itu,” jelas politisi Partai Hanura Makassar itu.

Saat ditemui oleh JejakHitam.Com, sesaat usai menerima aspirasi Aliansi Eks RT/RW, H. Muhlis mengatakan bahwa setelah ini, dirinya bersama Ketua DPR akan menemui Walikota Makassar guna membicarakan masalah ini.

“Iya, hari ini juga saya bersama Pak Ketua DPR akan atur jadwal untuk menemui Pak Wali,” ucapnya singkat.

Begitu pun dengan Sekertaris Aliansi Eks RT/RW Yeyen, yang juga dimintai keterangan terkait masalah itu.

Yeyen menegaskan, bahwa apabila sampai sudah lebaran belum juga ada solusi dari permasalahan itu, maka pihaknya akan turun dengan jumlah massa yang juah lebih besar lagi.

“Kita tunggu sampai habis lebaran. Jika Pak Danny tetap ngotot mempertahankan Pj RT/RW yang ditunjuknya, berarti memang ada kepentingan pribadi dari Walikota Makassar itu. Maka jangan salahkan, jika nanti kami memilih cara yang menurut kami itu baik,” tegasnya.

Usai menggelar aksi di DPR, massa kemudian bergeser ke depan Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo, yang berada dijalan Letjend Hertasning (belakang kantor DPRD).

Disana, massa dari Aliansi Eks RT/RW mencoba untuk menemui Ketua DPR, namun yang bersangkutan sedang tidak berada dikediamannya.

Bahkan, sempat terjadi adu mulut antara Ketua Aliansi Eks RT/RW Anchy dengan ajudan Ketua DPR Makassar, Muh. Taufik.

Mereka adu mulut lantaran si ajudan itu tampak merasa keberatan dengan kedatangan para pegunjukrasa yang berorasi didepan pintu masuk Rujab Ketua DPRD Kota Makassar itu.

Beruntung, persoalan itu bisa segera diredam dan massa aksi dari Aliansi Eks RT/RW se-Kota Makassar membubarkan diri dengan tertib.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi balasan dari Ketua DPR Makassar Rudianto Lallo terkait aksi dari Aliansi Eks RT/RW itu. (*)

 

Laporan : Tim
Penulis   : Budhy