Kadiv Hukum dan HAM MPW KIWAL Sulsel Dukung Polri Tetap Dibawah Komando Presiden 

JEJAKHITAM.COM (MAKASSAR) – Ketua Divisi Hukum dan Hak Azasi Manusia (Div Hukum & HAM) Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Ormas Kiwal Garuda Hitam Arman, secara tegas menyatakan menolak wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dibawah kementerian khusus.

Pernyataan sikapnya itu disampaikan langsung saat ditemui di Markas Besar KIWAL, Jalan Sungai Saddang Ruko Latanete Plaza Blok F15, Kamis (29/01/2026) siang.

Dalam keterangannya Arman menegaskan, bahwa Polri harus tetap berada di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia demi menjaga stabiltas, netralitas, profesionalisme, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dengan tegas kami menolak wacana Polri untuk berada dibawah kementerian khusus. Kami senantiasa mendukung penuh Polri tetap di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia,” tegas Arman.

Menurutnya, menempatkan Polri langsung di bawah Presiden merupakan langkah konstitusional yang penting untuk mencegah intervensi kepentingan politik sektoral. Dengan demikian, Polri dapat menjalankan fungsi penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat secara independen dan berkeadilan.

Ketua Divisi Hukum dan HAM MPW KIWAL Sulsel itu juga menyatakan sikap 1 (satu) komando dalam mendukung Polri sebagai institusi negara yang profesional, kuat, dan berintegritas, serta berperan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan seruan persatuan dan komitmen kebangsaan sebagai bentuk dukungan moral terhadap institusi Polri dibawah komando Presiden Republik Indonesia. (*)

Editor : Budhy JH