MPC KIWAL Maros Gelar Unras, ABM : Butta Salewangang Darurat Tambang Ilegal
JEJAKHITAM.COM (MAROS) – Ratusan massa dari Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Organisasi kemasyarakatan Kiwal Garuda Hitam (KGH) Kabupaten Maros, menggelar aksi unjukrasa dengan mengusung tema “Maros Darurat Tambang Ilegal : Desak Keadilan Lingkungan dan Penegakan Hukum yang Tegas Tanpa Pandang Buluh”.
Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus protes terhadap maraknya aktivitas penambangan ilegal yang dinilai telah merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat.
Aksi itu digelar di sejumlah titik strategis dan pimpin langsung oleh Ketua MPC Kiwal Garuda Hitam Kabupaten Maros Andi Baso Mananring, S.Sos, Kamis (07/08/2025) siang.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan yang dilakukan selama hampir 3 (tiga) pekan, tim investigasi KIWAL Maros menemukan aktivitas penambangan yang diduga ilegal yang tersebar di sejumlah titik di beberapa kecamatan.
Selain dinilai merusak ekosistem lingkungan, aktivitas penambangan ilegal itu juga diduga telah melakukan pelanggaran hukum yakni penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Cakra yang bertindak selaku jendral lapangan aksi dalam orasinya menantang Bupati Maros untuk duduk bersama membahas persoalan tambang ilegal yang selama ini sangat meresahkan masyarakat setempat.
Selain itu, kedua belah pihak juga menandatangani komitmen bersama terkait isu kerusakan Lingkungan.
Usai demo didepan kantor bupati, massa aksi bergeser kedepan Polres Maros dibawah komando koordinator lapangan, Akram Lallo.
Dalam orasinya Akram menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya :
• Mendesak Pemerintah Daerah agar tidak menutup mata terhadap aktivitas tambang ilegal dan segera mengambil langkah tegas untuk menghentikannya.
• Mendesak DPRD Kabupaten Maros segera membentuk tim khusus untuk melakukan inspeksi lapangan.
• Mendesak aparat penegak hukum menindak tegas penyalahgunaan solar subsidi dalam aktivitas tambang ilegal.
• Menuntut penindakan terhadap oknum yang terlibat dalam aktivitas tambang tanpa izin.
• Mendesak Kapolres Maros untuk menindaklanjuti kecelakaan lalu lintas yang diduga melibatkan armada tambang di perbatasan Kecamatan Tompobulu dan Tanralili, yang menelan korban jiwa.
• Menuntut sanksi tegas bagi oknum aparat kepolisian yang terlibat dalam tambang ilegal.
• Menuntut pertanggung jawaban para pelaku tambang atas kerusakan lingkungan, terutama terkait kegiatan pasca-tambang yang diabaikan.
• Mendesak semua lembaga pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, agar segera mengeluarkan kebijakan strategis untuk menyelamatkan lingkungan dari dampak tambang ilegal.
Menanggapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Maros Iptu Ridwan SH.,MH menyampaikan dukungannya terhadap upaya dan langkah MPC KIWAL Maros dalam mengawal isu lingkungan.
Ia juga menandatangani komitmen bersama untuk melakukan investigasi dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Maros.
Selanjutnya, usai aksi didepan Polres, massa kemudian bergeser ke kantor DPRD Kabupaten Maros. Meski sempat bersitegang karena pendemo merangsek paksa masuk ke dalam gedung, namun situasi tetap dapat dikendalikan oleh aparat keamanan sehingga unjukrasa tetap berlangsung secara aman dan tertib.
Tak lama setelah massa berada di dalam gedung, anggota Komisi II DPRD Maros Muh. Arie Anugrah, menemui para pendemo. Dalam pertemuan itu kedua belah pihak menandatangani komitmen bersama terkait pengawasan terhadap isu lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal.
Sebelum bubar, Ketua MPC KIWAL Maros Andi Baso Mananring S.Sos kembali menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
“Kami dari ormas Kiwal Garuda Hitam akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mendesak seluruh pihak terkait termasuk APH untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal ini,” tutupnya. (*)
(Edy Hadris/Budhy)