Raih Gelar Professor Kehormatan, IAS : NH Sangat Layak, Karya Berbicara Lebih Kuat dari Kata
JEJAKHITAM.COM (MAKASSAR) – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar HAM Nurdin Halid (64), resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar di bidang Sosiologi Ekonomi.
Gelar Professor Kehormatan yang diraih mantan Ketua Umum PSSI itu diserahkan langsung oleh Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husain Syam, melalui Rapat Senat Luar Biasa, bertempat di Ballroom Theater UNM, Jalan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, Senin (17/07/2023) kemarin.
Suasana suka cita tampak terlihat dari ratusan papan bunga ucapan selamat untuk NH yang terpampang memenuhi pelataran gedung Phinisi UNM yang bahkan meluber sampai ke pinggir jalan. Ucapan selamat itu di dominasi dari sejumlah tokoh nasional hingga kolega NH yang ikut hadir pada pengukuhan itu, salah satunya Ilham Arief Sirajuddin (IAS).
“Setelah mengikuti penuh proses pengukuhan dan melihat langsung alasan penganugerahan, gelar kehormatan ini memang sangat layak. Gelar ini sekaligus memverifikasi begitu luas manfaat yang sudah Pak NH tebar sepanjang hidupnya untuk bangsa ini,” ujar IAS di sela-sela pengukuhan.
Menurut mantan Walikota Makassar periode 2004 hingga 2014 itu, manfaat yang ditebar NH paling menonjol pada 3 (tiga) bidang, yaitu pengetahuan mendalam dan pengalaman praktis yang luas dalam pembangunan perkoperasian Indonesia modern, industri sepakbola, dan demokrasi politik di Indonesia.
Selain itu, NH juga mampu meletakkan pengalamannya ke dalam kerangka regulasi dan kebijakan pembangunan dari ketiga bidang tersebut secara lokal, regional/wilayah, nasional, bahkan internasional. Itu tergambar dari 13 buah buku yang berhasil ditulis NH lewat Tacit Knowledege yang dimilikinya.
“Hebatnya, ketiga bidang yang ditekuni pak NH itu seluruhnya dari jenjang terbawah. Inilah salah satu bukti bahwa karya itu bisa berbicara lebih lantang dari pada kata. Karya positif yang terlihat lebih kuat pengaruhnya dibanding bicara negatif,” terang IAS.
Gelar guru besar NH juga ternyata erat kaitannya dengan sejumlah rekomendasi dari beberapa tokoh nasional diantaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Dr. H. Airlangga Hartarto MM, Akbar Tandjung, serta banyak lainnya. (*)
Laporan : Tim
Penulis : Budhy