Wasekjen DPP Gempar NKRI Pertanyakan Soal Dana Hibah Pemerintah Untuk KNPI Maros

JEJAKHITAM.COM (MAROS) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gempar NKRI melalui Wakil Sekertaris jendral (Wasekjen) Askari, mempertanyakan persoalan transparansi pengelolaan dana hibah Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengadaan Sekretariat DPD II KNPI Kabupaten Maros.

Hal itu diungkapkan Askari saat di konfirmasi via selulernya, Senin (28/11/2022) sore.

Menurutnya, dana hibah dari Pemerintah Daerah yang diperuntukkan buat pengadaan Sekretariat KNPI, merupakan hak mutlak seluruh OKP yang bernaung didalamnya.

“KNPI merupakan rumah bagi seluruh OKP yang ada. Makanya kami dari DPP Gempar NKRI mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran tersebut,” ucap Wasekjen DPP Gempar NKRI itu.

Lanjut Askari menuturkan, bahwa dinamika yang saat ini terjadi merupakan hal yan lumrah apalagi menjelang Musda KNPI Maros.

“Ini kan jelang Musda, makanya situasi di  Maros kian memanas. Namun, persoalan transparansi pengelolaan dana hibah jangan dikaitkan karena itu kasusnya beda,” tuturnya.

Askari mengajak kepada seluruh OKP dan pemuda Kabupaten Maros untuk mempertanyakan transparansi penggunaan dana hibah tersebut, karena hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pengelolaan anggaran itu.

“Masa ada dana hibah yang cair tapi untuk kegiatan Musda KNPI harus numpang di sekretariatnya orang, itu kan sangat memalukan,” pungkasnya.

Askari menegaskan, jika benar KNPI telah menerima dana hibah dari Pemda itu namun masih saja tertutup, maka kami mencurigai adanya indikasi penyelewengan anggaran.

“Saya selaku Wasekjen DPP Gempar NKRI tidak segan-segan akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Tipikor Polres Maros,” tegasnya.

Askari berharap, gelaran Musda KNPI Kabupaten Maros nantinya dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

“Semoga persoalan pengelolaan dana hibah ini bisa segera menemukan solusi dan Musda KNPI Maros dapat berjalan sesuai yang diharapkan,” tutupnya. (*)

 

Laporan : Tim
Penulis   : Budhy