Belum Terbayar, Firdaus Deppu : Pemprov Sulsel Harus Selesaikan Pembayaran Ke Kontraktor

MAKASSAR – Sejumlah kontraktor atau rekanan yang melakukan pengerjaan proyek pada tahun 2020 lalu, hingga kini memasuki bulan  Februari 2021 belum juga terbayarkan.

Nasib para kontraktor atau rekanan yang belum dibayar ini, mendapat keprihatinan dari sejumlah kelompok pengusaha. Salah satunya pelaku jasa konstruksi Firdaus Deppu.

Daus mengatakan, dengan adanya keterlambatan tersebut, itu merupakan suatu hal yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kedepan.

“Saya kira dengan adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini terhadap rekanan yang tergolong usaha kecil menengah, adalah sautu hal yang harus diperbaiki kedepan. Dan itu jangan terulang kembali,” ucap Firdaus Deppu saat memberikan keterangannya via seluler, Senin (01/02/2021).

Mantan ketua OKK HIPMI BPD Sulsel dan juga Mantan pengurus BPP HIPMI Pusat Itu menekankan, bahwa rekanan yang belum dibayar merupakan penunjukan langsung. Selain untuk kebutuhan makan minum sehari para rekanan, itu juga menyangkut nasib banyak orang. Ini sangat berpengaruh dengan tenaga kerja yang mereka pakai, sehingga kedepanya pemerintah Provinsi Sulsel harus cermat dan jeli ketika melakukan penganggaran. Rekanan yang sudah bekerja anggarannya harus sudah tersedia, begitu selesai langsung terbayarkan.

“Dengan keterlambatan saat ini, Pemprov Sulsel harus mempunyai langkah yang taktis. Harus ada upaya agar para rekanan ini kedepannya bisa cepat terbayarkan jika pekerjaannya telah selesai,” ujar Daus.

Firdus Deppu mengharapkan, kedepannya Pemerintah Provinsi Sulsel harus teliti dan cermat melakukan penganggaran dan segera menuntaskan pembayaran kepada kontraktor atau rekanan tersebut.

“Saya kira para rekanan yang belum terbayarkan ini sudah cukup bersabar selama satu bulan lebih. Itu kalau dikonversi dengan bunga keuangan, itukan sangat merugikan. Sehingga kedepannya pemerintah provinsi harus teliti dan cermat melakukan penganggaran. Mudah–mudahan bulan ini bisa diselesaikan Pemprov Sulsel,” harapnya.

Lanjut Daus, ditengah kondisi pendemi seperti ini sangat dibutuhkan sekali pembayaran. Dengan adanya kejadian ini, dikhawatirkan tidak ada lagi orang yang mau bekerja sebagai rekanan, karena takut tidak terbayarkan.

“Dengan kejadian ini, pemprov kurang cermat. Saya meminta kepada DPRD agar melakulan fungsi pengawasan anggaran, supaya lebih memantau apa yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,” tutup Daus.
<span;>Diketahui, sejumlah kontraktor yang menggarap proyek fisik maupun pengadaan di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini belum terbayar, itu diduga pembayaran tidak dilakukan oleh Pemprov Sulsel karena kas keuangan kosong. Padahal tanggung jawab pekerjaan telah di rampungkan pada awal Desember 2020 lalu. (Bd)