Polisi Jadwalkan 2 November Olah TKP Kasus Penembakan Tiga Warga Makassar

MAKASSAR — Kasus dugaan penembakan polisi terhadap tiga warga Makassar tetus berlanjut. Dalam kasus itu, salah satu korban meninggal setelah tertembak di bagian kepala Hal ini telah ditegaskan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Menjadi sorotan publik sebelumnya, kasus penembakan terjadi di Jalan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, pada 30 Agustus 2020.

Setelah melalui proses pemeriksaan, Propam Polda Sulsel menyatakan 12 polisi bersalah dan menjatuhi mereka sanksi terkait kasus itu. Tapi pihak keluarga korban mendesak Polda mengusut tuntas kasus secara pidana.

“Tadinya kan ditangani Polres Pelabuhan buat laporannya (pidana). Tapi dilimpahkan lagi ke Polda Sulsel,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Ibrahim Tompo, seperti yang diberitakan IDN Times, Selasa (1/12/2020).

Dihubungi terpisah, penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Sulsel Iptu Abdul Azis menyatakan penyelidikan terus berjalan. Dia menyebut pihaknya sudah memintai keterangan dua korban lain yang masih hidup. Korban masing-masing IB dan AM, yang tertembak di bagian kaki.

Penyidik Polda menjadwalkan olah tempat kejadian perkara sebagai salah satu bagian penyelidikan.

“Rabu besok kita olah TKP. Kemungkinannya jadwalnya pagi baru kita mulai,” kata Azis saat dikonfirmasi

Pendamping hukum keluarga korban penembakan dari LBHMakassar, SalmanAzis mengatakan dia terus berkoordinasi dengan PoldaSulsel untuk menanyai kelanjutan perkara.

“Informasinya memang dari mereka (polisi) kalau olah TKP-nya itu besok,” kata Azis.

Salman mengungkapkan, LBH bersama korban telah berulang kali mendesak Polda Sulsel agar kasus penembakan itu diusut tuntas. Penembakan polisi terhadap warga disebut merupakan pelanggaran pidana, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain.

“Kami, desakannya supaya kasus ini ditangani secara serius, transparan dan akuntabel,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, keluarga korban didampingi LBH Makassar telah mengadukan kasus penembakan kepada Komnas HAM. Mereka berharap lembaga itu turun tangan memantau penyelidikan di Polda Sulsel.

“Kami juga meminta juga kepada Komnasham RI untuk terlibat dalam olah tempat kejadian perkara yang akan segera dilakukan oleh pihak Polda Sulsel,” ungkap Salman. (*)