Program Kontainer Kesehatan Di Makassar Tidak Maksimal, Ramzah : BPK Harus Audit Penggunaan Anggarannya

JEJAKHITAM.COM (MAKASSAR) – Walikota Makassar Ir. Ramdhan “Danny” Pomanto, mengaku pusing melihat program kontainer kesehatan yang digalakkannya ditiap Kelurahan, tidak berjalan maksimal sesuai harapannya.

Di hadapan awak media, Walikota Makassar mengatakan bahwa, sudah memberikan tugas kepada Sekda untuk mengurus program container kesehatan tersebut, namun sayannya masih berjalan sangat lambat.

“Pusingka liat itu. Dari dulu saya teriak-teriak. Pak sekda yang saya tugasi,” ucap Danny.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPN GNPK) yang juga pemerhati Pemerintahan, Ramzah Thabraman, SH mengungkapkan, sebagai Kepala Daerah seharusnya pak Walikota tidak berkata seperti itu ke publik, karena pastinya setiap program sudah tentu memiliki rencana yang matang dan melalui pembahasan panjang.

“Saya fikir Pak Wali itu orangnya cerdas, tapi kok malah pusing dengan programnya sendiri, rakyat kan jadi ikut bingung. Walikotanya saja pusing sama programnya, atau jangan-jangan program itu muncul tiba tiba atau bagaimana?,” ujar RT sapaan akrabnya saat dikonfirmasi via selulernya, Minggu (19/09/2021) malam.

Lanjut RT, dari sisi anggaran yang digunakan juga cukup besar untuk program tersebut. Jadi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melaksanakan audit karena itu menggunakan APBD Kota.

“Kalau tidak salah anggarannya itu sekitar Rp. 100 juta/per 1 kontainer. Rencananya akan di buat di seluruh Kelurahan yang berjumlah 153 se Kota Makassar. Dan itu berarti setara dengan Rp. 15 milliar lebih. Itu kan anggaran yang sangat besar, terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini, sudah sewajarnya BPK turun untuk mengaudit penggunaan anggaran rakyat terkait program tersebut,” ungkap RT.

Program kontainer kesehatan merupakan bagian dari program Makassar Recovery yang di gagas oleh Walikota Makassar Danny Pomanto di awal masa pemerintahannya pada periode kedua ini. Total anggaran yang disiapkan Pemkot untuk program penanganan covid tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Ramzah juga mengatakan, apabila dari hasil audit BPK ditemukan adanya tindakan yang merugikan keuangan negara, maka sudah sepatutnya KPK ikut turun tangan melakukan penyelidikan penggunaan anggaran dalam program kontainer kesehatan tersebut.

“Apabila hasil audit BPK ditemukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara, maka saya akan melaporkan pada KPK agar turun menyelidiki adanya dugaan-dugaan berdasarkan hasil audit BPK itu,” tutup Ramzah. (Budhy)