Keluhan Warga, FPM Sinjai Tengah : Evaluasi Suplier Beras BPNT
SINJAI – Ditengah masih mewabahnya virus Covid-19, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Salah satunya memberikan bantuan beras melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang di programkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.
Namun, lagi-lagi hal tersebut menjadi sorotan dari berbagai lembaga pemerhati masyarakat Kota dan Pedesaan, salah satunya Front Pemuda dan Mahasiswa Sinjai Tengah.
Ketua Umum Front Pemuda dan Mahasiswa (FPM) Sinjai Tengah Muh. Zulfikar, saat memberikan tanggapannya terkait soal kualitas beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.
Zulfikar menyebutkan, hal tersebut ia ketahui setelah salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), beberapa hari yang lalu di Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, mengeluh soal kualitas beras BPNT yang diterimanya.
Setelah marak diberitakan oleh beberapa media baru-baru ini akan kejadian tersebut, akhirnya beras KPM tersebut diganti dengan kualitas yang baik oleh pihak suplier.
Walaupun demikian, Fikar sapaan akrabnya, meminta pihak-pihak terkait yang telah ditugaskan agar melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap kualitas beras dari pemasok/suplier sebelum disalurkan.
Fikar menilai, kasus tersebut bisa menjadi petunjuk awal untuk membongkar potensi penyimpangan serupa di sejumlah wilayah lain.
“Selain itu dari sisi teknis, pola dan tata kelola distribusi bantuan juga perlu diawasi secara cermat supaya kejadian serupa tidak terulang,” ungkap Fikar melalui rilisnya kepada awak media, Rabu (24/02/2021).
Fikar menjelaskan, bahwa kondisi ini juga terjadi akibat pihak pemasok/suplier beras BPNT diduga tidak cukup mampu mengakomodir kebutuhan beras KPM. Sehingga ia mengusulkan untuk melakukan penambahan pemasok/suplier beras yang berkualifikasi baik demi tercapainya prinsip 6T, yakni Tepat sasaran, Tepat harga, Tepat jumlah, Tepat mutu, Tepat waktu dan Tepat administrasi.
Tidak bisa dipungkiri, pemasok/supplier beras BPNT Sinjai sampai hari ini kami anggap belum mampu mengakomodir semua kebutuhan beras KPM, apalagi setelah ada penambahan jumlah KPM. Jika dipaksakan terus begini, bisa dipastikan penyaluran bulan depan terdapat lagi temuan atau kejadian yang sama.
“Kami sarankan kepada Tikor (Tim Koordinasi) Bansos Pangan dan Dinsos Sinjai agar sebaiknya menformulasikan ulang untuk melakukan penambahan pemasok beras saja.” Jelasnya.
Selain itu, Fikar mendesak pihak Tikor Bansos Pangan dan Dinsos Sinjai untuk segera mengevaluasi pihak terkait, yaitu pemasok/suplier Beras BPNT. Sebab menurutnya, temuan tersebut menjadi citra buruk bagi kinerja maupun reputasi Kemensos. (Budhy)