DPP OPM Demo Di Rujab Plt. Gubernur Sulsel, Ini Masalahnya
JEJAKHITAM.COM (MAKASSAR) – Puluhan aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pergerakan Mahasiswa (DPP OPM), menggelar aksi unjukrasa di depan Rumah Jabatan Plt. Gubernur Sulawesi Selatan, di Jalan Yusuf Dg. Ngawing, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Kamis (12/08/2021) siang, sekitar pukul 13.52 Wita.
Adapun yang menjadi grand isu dari aksi unjukrasa DPP OPM ini adalah “Hentikan Komersialisasi Pendidikan Di Tanah Sulawesi”.
Ketua Umum DPP OPM Ilham Arief, dalam sambutan orasinya mengatakan, bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan akan carut-marutnya sistem pendidikan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.
“Aksi ini merupakan bentuk kecaman dan protes akan adanya indikasi dugaan manipulasi data dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021-2022 di Kota Makassar, dan adanya oknum Kepala Sekolah yang tega mengusir orang tua murid yang datang bermohon agar anaknya tetap bisa di sekolahkan,” ucap Ilham.
Kepada JejakHitam.Com, Ilham Arief menjelaskan, sesuai dengan hasil investigasi organisasinya yang menemukan banyaknya sekolah se tingkat SMA/SMK yang melakukan manipulasi data penerimaan dan mengkomersilkannya, itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang nomor 31 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap Negara, dan Pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.
“Selain bertentangan dengan pasal 31, Undang-Undang Sisdiknas berdasarkan PJP dengan wajib belajar 12 tahun, Permendikbud No. 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, diduga kuat hal itu juga telah melanggar Perda Sulsel No. 2 tahun 2017 tentang wajib belajar SMA dan SMK,” jelas Ilham.
Saddam Husein yang bertindak selaku jendral lapangan aksi, saat menyampaikan orasinya mengungkapkan bahwa, komersialisasi pendidikan mengakibatkan banyaknya siswa yang terancam putus sekolah.
“Kurang lebih 31.000 (tiga puluh satu ribu) anak terancam menganggur dan putus sekolah karena tidak terakomodir. Disinilah peran Pemerintah yang semestinya hadir memberikan solusi agar generasi masa depan bangsa bisa terus melanjutkan pendidikannya, bukan malah di jadikan ladang bisnis demi meraup pundi-pundi rupiah,” tegas Saddam dalam orasinya.
Berikut daftar nama-nama sekolah di Kota Makassar yang diduga telah melakukan manipulasi data dan mengkomersilkannya, yaitu SMAN 2, SMAN 4, SMAN 17, SMAN 21, SMAN 24, serta SMKN 4 dan SMKN 5. Kuat dugaan, hal itu dilakukan oleh para oknum Kepala Sekolah tersebut.
Berdasarkan hal itu, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pergerakan Mahasiswa (DPP OPM) menyatakan sikap :
1. Mendesak Plt. Gubernur Sulawesi Selatan untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Copot Kepala Bidang SMK yang tidak peduli kepada anak yang terancam putus sekolah.
3. Copot Kepala Sekolah SMAN 2, SMAN 4, SMAN 17, SMAN 21, SMAN 24, serta Kepala Sekolah SMKN 4 dan SMKN 5.
4. Aksi ini akan terus berlanjut jika kurang lebih 31.000 anak yang terancam putus sekolah tidak terakomodir.
Hingga berita ini diturunkan, Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, terkonfirmasi tidak berada di kediamannya (rujab) , berhubung ada urusan kedinasan.
Tampak di lokasi aksi, puluhan petugas keamanan dari Satpol PP Provinsi yang di back up Sat Intelkam Polrestabes, Brimob Polda Sulsel, TNI, serta Satlantas Polsek Rappocini, berjaga-jaga demi mengamankan aksi unjukrasa agar berjalan kondusif. (Budhy)