GNPK Sulsel Dukung Danny-Fatma “Bersih-Bersih Birokrasi”

MAKASSAR – Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Sulawesi Selatan (GNPK SULSEL) mendukung program 100 hari “bersih-bersih birokrasi” yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih H. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi.

Ketua GNPK Sulsel Reza Zulrahman, SH.MH dalam keterangan persnya mengatakan, “Kami mendukung program Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih, khususnya program 100 hari bersih-bersih birokrasi. Itu merupakan langkah strategis untuk memberikan efek jera kepada bawahannya yang terindikasi tidak melakukan pelayanan maksimal ke pada masyarakat, serta yang melakukan penyalahgunaan anggaran.” Ungkap Reza kepada JejakHitam.Com, Jum’at (29/01/2021).

“Melakukan penataan di lingkup Pemkot Makassar merupakan tindakan yang perlu di apresiasi. Karena hal tersebut merupakan bukti dukungan pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui mana birokrasi yang sehat, mana yang bobrok dalam mengelola anggaran keuangan pemerintahan.” Ucapnya.

Terkait bersih-bersih birokrasi, Reza mengatakan, ini merupakan amanah konstitusi. Sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

“Ada beberapa kasus korupsi yang perlu di selesaikan oleh pak Danny bersama ibu Fatma. Diantaranya kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Kota Makassar yang telah bergulir sejak tahun lalu. Namun hingga kini belum diketahui siapa tersangka. Serta kasus Rumah Sakit Batua yang saat ini mangkrak dan telah menyerap anggaran sebesar Rp. 80 miliar.” Papar Reza yang juga merupakan aktivis HMI Cabang Makassar.

“Kami dari GNPK Sulsel, akan tetap komitmen dalam mengawal segala bentuk kebijakan, serta mendukung kinerja dan program pemerintah Kota Makassar dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkup pemerintahannya.” Tutup Reza. (Bd)