Ketua KK-GRD Makassar Kecam Rencana Pemerintah Soal Penghapusan Premium dan Pertalite

JEJAKHITAM.COM (MAKASSAR) – Rencana penghapusan Premium dan Pertalite yang telah di wacanakan oleh Pemerintah Pusat, mendapat reaksi keras dari lapisan masyarakat, khususnya dari kalangan aktivis dan pemerhati sosial kemasyarakatan, salah satunya Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Komite Kota Makassar. 

Seperti yang pernah diutarakan oleh Direktur Utama PT. Pertamina, bahwa hal itu dilakukan sebagaimana mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20/2019 yang mensyaratkan standar minimal RON 91.

Menanggapi hal itu, Ketua Komite Kota Gerakan Revolusi Demokratik (KK-GRD) Makassar, Ancik Yunarto, mengecam rencana Pemerintah tersebut, karena dinilai dapat memicu polemik dan keresahan ditengah masyarakat.

“Pemerintah dan PT. Pertamina harus segera menjelaskan ke seluruh masyarakat Indonesia tentang adanya isu tersebut, agar masyarakat tidak menjadi resah. Pasalnya, selama ini kedua jenis BBM tersebut harganya memang sangat terjangkau,” ucap Ancik kepada JejakHitam.Com, Selasa (28/09/2021) sore.

Ancik mengungkapkan, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, khususnya aspek ekonomi dan sosial. Maka dari itu, jika rencana Pemerintah untuk menghapuskan kedua jenis BBM tersebut, di khawatirkan itu akan berakibat pada kemuakan masyarakat dan akan menimbulkan perlawanan dalam skala besar secara nasional.

“Kami berharap Pemerintah dan Pertamina agar mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Karena jangan sampai masyarakat kian resah, yang akhirnya berujung pada perlawanan,” jelasnya.

Ketua GRD Makassar ini berharap, agar Pertamina jujur dan terbuka dengan kondisi yang saat ini terjadi di BUMN tersebut. Pasalnya, dirinya sempat mendengar bahwa hal itu sebagai dampak dari Program Pemerintah BBM satu harga, yang dimana Pertamina terpaksa mengeluarkan dana tambahan untuk menutupi biaya program tersebut. (Budhy)