Pemkab Enrekang Utang Ke PT. SMI, Ketua PERKARA : Masyarakat Wajib Ikut Mengawasi
ENREKANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang meminjam anggaran senilai Rp. 441,5 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) ditahun 2021.
Menurut informasi yang beredar, Pemkab Enrekang wajib membayar cicilan selama 8 tahun dengan jumlah Rp. 55 miliar pertahunnya ke PT. SMI .
Dengan adanya pinjaman tersebut, daerah yang memiliki PAD pertahunnya hanya dikisaran Rp. 100 Miliar, praktis akan sangat terbebani.
Bagaimana tidak, jika normalnya sebelum adanya pinjaman ini, Pemkab Enrekang Defisit anggaran setiap tahunnya sekitar Rp. 60-80 Miliar ditambah dengan biaya cicilan utang dari dana PEN sebesar Rp.55 Miliar. Dikalkulasi, maka jelas Beban Utang dan Defisit jauh lebih besar daripada pemasukan daerah dari PAD. Jadi kita khawatir daerah bisa saja kolaps.
Ketua Pergerakan Koalisi Rakyat (PERKARA) Misbahuddin menanggapi hal tersebut. Ia mengungkapkan sejumlah kekhawatiran atau dampak yang berpotensi akan dirasakan langsung oleh masyarakat akibat dari utang tersebut.
Diantaranya pajak retribusi sampah, pajak usaha, pajak bumi dan bangunan, pajak retribusi pasar, tarif biaya PDAM, pajak jual beli tanah atau property dan hal-hal yang selama ini tidak berbayar besar kemungkinan akan dipungut biaya demi menutupi beban keuangan daerah tersebut akan utang dan depisit anggaran.
“Kami cukup prihatin dengan kondisi yang bisa saja akan dialami masyarakat akibat adanya utang sebesar itu yang katanya untuk pemulihan ekonomi dan mensejahtrakan masyarakat yang justru sebaliknya akan sangat membebaninya,” ujar Misbahuddin kepada JejakHitam.Com, Sabtu (16/01/2021).
Misbah menambahkan, bahwa fakta lain betapa kesulitannya Pemkab Enrekang dari segi keuangan yakni sampai dengan saat ini upah tenaga honorer yang belum sepenuhnya dibayar oleh pemerintah daerah.
“Kami dari PERKARA menghimbau kepada Pemkab Enrekang untuk lebih jeli, efektif dan transparan untuk membelanjakan dana yang bersumber dari Pinjaman tersebut agar kedepan betul-betul bisa membangkitkan perekonomian masyarakat ditengah situasi Pandemi Covid 19 ini” jelas misbah.
“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama turut mengawasi secara ketat nanti apabila anggaran tersebut dilaksanakan agar tidak dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab” tegas Ketua PERKARA. (Bd)