Peneliti PUKAT Soroti LHKPN Kepala Bapenda Makassar
JejakHitam.Com (MAKASSAR) – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Irwan Adnan kembali mendapatkan sorotan terkait harta kekayaannya yang sangat meningkat drastis.
Hanya dalam waktu 2 (dua) tahun, berdasarkan Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Irwan Adnan merupakan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbilang kaya raya.
Atas dasar itu, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Patria Artha (PUKAT UPA) Bastian Lubis angkat bicara.
Menurutnya, LHKPN ini belum jelas arahnya. Malah terlihat sebagai formalitas saja karena tidak ada sanksi bagi penyelenggara Negara yang tidak melaporkan kekayaannya.
“Berdasarkan LHKPN sebenarnya banyak yang tidak sesuai dengan fakta riel yang ada, tapi ini sudah merupakan kewajiban yg harus dilaporkan ke KPK,” bebernya kepada awak media, Jum’at (02/04/2021).
“Yang menarik saat ini adalah bahwa LHKPN nya Kepala Bapenda Kota Makassar sdr. Irwan Adnan, 3 (tiga) tahun berturut-turut mulai per 31 Des 2017, 2018 dan 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8,22 M, Rp. 53,61 M dan Rp. 56,45 M,” ungkapnya.
Lanjut Bastian, hal ini seolah membuka mata publik bahwa salah satu akses jadi kaya adalah menjadi ASN. Tetapi, ia tak menampik memberi jempol ke Kepala Bapenda karena telah jujur dan transparan melaporkan hartanya.
“Menjadi perhatian, ternyata menjadi ASN apalagi jadi pejabat di lingkup Pemkot Makassar cukup prospek untuk jadi orang kaya. Pak Irwan Adnan ini saya anggap telah jujur karena berani melaporkan hartanya dibandingkan dengan pejabat lainnya,” tambahnya.
Bastian Lubis yang akrab disapa Bob ini menjelaskan secara detail pendapatan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah kota Makassar.
“Kalau kenaikkannya Rp. 45,39 M berarti rata-rata take homenya Rp. 3,78 M per bulannya atau Rp. 151,2 juta perhari. Pendapatannya ini kalau beliaunya murni jadi ASN Pejabat Pemkot Makassar,” Jelas Bob.
“Ini semua harus dibuktikan karena hasil kerjanya sudah diperiksa oleh Inspektorat, BPK dan Dewan Kota, plus Korsupgah KPK jadi secara formal kita harus menerima hal yang tidak wajar tersebut atau bisa juga para oknum auditornya kurang canggih audit programnya,” kata Bob.
Bahkan, Kota Makassar dari tahun ketahun selalu mengalami kebocoran anggaran. Dan hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Walikota saat ini.
“Kebocoran keuangan di Pemkot Makassar dari tahun ke tahun sangat besar walaupun selalu dapat opini WTP setiap tahunnya nggak ada efek terhadap perbaikan kinerja dalam rangka pencegahan korupsi,” ucap Bob.
Ia menegaskan, berdasarkan data dari BI tahun 2019 di Kota Makassar Rp. 165 Triliun dibandingkan dengan realisasi PAD 2020 hanya sebesar Rp. 1,13 Triliun.
“Sangat kecil sekali, ini sama dengan kerja tidur-tidur saja nggak usah repot. Kita masih optimis ada perubahan, jadi kita tunggu sajalah kinerja pengelolaan keuangan Pemkot seperti yg telah dituangkan dalam visi misinya Walikota saat ini. Mudah-mudahan masih sesuai dengan yang telah dijanjikan pada saat kampanye lalu.” Tutupnya. (Erdin)