www.jejakhitam.com
Tajam Mengungkap Peristiwa
iklan arya 2

Suarakan Kasus Penembakan Anggota FPI, Aliansi Umat Makassar Tuntut Bentuk Pansus dan TPF

MAKASSAR — Kasus penembakan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) ke DPRD Sulsel disuarakan Aliansi Umat Kota Makassar. Di hadapan anggota dewan, mereka menyampaikan aspirasi agar kasus tersebut diusut tuntas.

Sebelumnya diberitakan sejumlah media, Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengatakan, enam simpatisan Rizieq Shihab tewas saat bentrok dengan polisi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, Senin, 7 Desember, sekitar pukul 00.30 WIB. Mereka ditembak karena dianggap menyerang petugas.

“Karena diserang, dilakukan tindakan tegas dan terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS (Rizieq) yang berjumlah 10 orang, meninggal dunia sebanyak 6 orang,” kata Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Senin lalu.

Fadil menjelaskan, bentrokan bermula dari adanya informasi pengerahan massa simpatisan Rizieq Shihab. Mereka akan datang ke Polda Metro Jaya untuk memberikan dukungan kepada Rizieq yang dijadwalkan akan diperiksa di hari yang sama.

Fadil mengklaim terjadi serangan terhadap anggotanya yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan Rizieq Shihab yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB.

Namun, ketika petugas melakukan penyelidikan, kendaraan polisi malah diikuti dan dihalangi. “Ketika anggota mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut Rizieq, kendaraan petugas dipepet kemudian diserang menggunakan senjata api dan senjata tajam,” katanya.

Menyikapi persoalan tersebut, Aliansi Umat Kota Makassar mendesak agar DPR RI membentuk panitia khusus terkait pembunuhan yang menewaskan enam anak bangsa. Hal ini dikatakan Juru Bicara Aliansi Umat Kota Makassar, Muhammad Ikhwan Jalil, saat ditemui media di kantor DPRD Sulsel.

Ikhwan menilai, pemerintah seharusnya tidak tinggal diam menyikapi kasus ini. Menurut dia, hilangnya nyawa enam warga sipil dalam peristiwa itu merupakan pelanggaran HAM yang tidak dapat dimaklumi dengan alasan apapun. Karena itu, Ikhwan bersama Aliansi Umat Makassar mendesak agar Presiden Joko “Jokowi” Widodo menindak tegas personel dan pimpinan Polri yang terlibat dalam kasus ini.

“Kami juga mendesak agar Presiden Joko Widodo membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh institusi resmi pemerintah,” ungkap Ikhwan yang juga juru bicara Forum Umat Islam Bersatu Sulsel.

Aliansi itu, jelas Ikhwan, juga meminta agar Komnas HAM dan lembaga HAM internasional agar turut melakukan investigasi kasus kemanusiaan ini. “Apabila tuntutan kami tidak dilanjuti pemerintah, maka kami bersama elemen masyarakat akan menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah,” tegasnya.

Faisal menganggap dalih polisi bahwa sempat terjadi kontak tembak dengan anggota Laskar FPI, adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sebab, jelas Faisal, dalam aturan internal organisasinya, anggota laskar dilarang keras membawa senjata tajam dan senjata api dalam melaksanakan tugas di lapangan.

“Secara psikologi massa, seharusnya ada masyarakat yang berkumpul kalau ada tembak-tembakan, mengetahui dan bisa jadi saksi. Lantas kenapa juga CCTV itu rusak saat semua sudah terjadi,” heran Faisal.

Dua anggota DPRD Sulsel, Andi Mappatoba dari Fraksi Gerindra dan Haslinda dari Fraksi PKS, menerima penyampaian aspirasi tersebut. Keduanya berjanji bakal meneruskan aspirasi ini hingga ke DPR RI. “Kami pada dasarnya akan mengawal aspirasi ini hingga dikaji dan dapat disimpulkan oleh DPR pusat,” ungkap Haslinda. (*IDt)