Rencana Pemerintah Revisi UU ITE, Mahfud MD : “Mana Baiknyalah, Ini kan Demokrasi”

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemananan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, bahwa Pemerintah berencana akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE.

Menurutnya, pada tahun 2007/2008 lalu, banyak yang mengusulkan agar dibuat undang-undang tentang informatika dan transaksi elektronik (UU ITE). Namun, undang-undang tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet.

“Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE. Dulu di tahun 2007/2008 banyak yang usulkan dengan penuh semangat agar dibuat UU ITE. Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut. Bagaimana baiknyalah, ini kan demokrasi,” tulis Mahfud MD di akun twiternya @mohmahfudmd, Selasa dini hari (16/02/2021).

Cuitan Mahfud tersebut mendapat respon yang ramai dari beberapa netizen di kolom komentarnya. Ada yang pro, ada yang kontra. Namun, netizen sepakat dilakukan perbaikan dari beberapa pasal yang tumpang tindih dalam UU yang pertama kali disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008.

Salah satu netizen pemilik akun @HerwinDedemendukung sikap pemerintah untuk mengubah UU ITE. “Sangat sepakat Prof..terutama beberapa pasal yg telah termuat dalam KUHP dan UU Lex Specialist lainnya, karena kesannya tumpang tindih yang dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum..,” tulis @HerwinDede di kolom komentar.

Sementara, @Fajar_al_fakir menulis dalam komentarnya, “Sebenarnya gak ada yg salah dgn UU ITE. yang salah itu orang yang menyalahgunakannya utk membungkam suara kritis masyarakat. paham prof!”

Sebahagian netizen menyarankan dalam kolom komentarnya, agar UU ITE tak perlu direvisi tapi dicabut total karena sudah banyak menimbulkan korban hanya karena berpendapat.

“Ngapain direvisi, tottaly hapus ajah. Udah banyak makan korban, hanya karena berpendapat,” <span;>tulis @reganfarma. (Erdin)

(Sumber : menitindonesia.com)