Tolak Kenaikan BBM, MPC Kiwal Gowa Blokade Batas Kota dan SPBU Pertamina Alauddin

JEJAKHITAM.COM (MAKASSAR) – Puluhan massa dari Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Ormas Kiwal Garuda Hitam Kabupaten Gowa, menggelar aksi unjukrasa di 2 (dua) lokasi, yakni di perbatasan Gowa – Makassar dan depan SPBU Pertamina Jalan S. Alauddin, Rabu (14/09/2022).

Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas keputusan Pemerintah yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Selain itu, pendemo juga menuntut agar Pemerintah segera kembali menstabilkan harga BBM.

Tampak di lokasi, pengunjukrasa melakukan orasi secara bergantian diatas sebuah mobil kanvas sambil membentangkan spanduk dan bakar ban.

Maslim selaku jendral lapangan aksi dalam orasinya mengatakan, bahwa Pemerintah harus berfikir secara matang dalam mengeluarkan kebijakan terkait pencabutan subsidi dan kenaikan harga BBM.

“Aksi ini adalah bentuk kecaman dan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah yang telah menaikkan harga BBM. Pemerintah seharusnya bisa lebih cermat dalam mengeluarkan solusi, karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak,” ucapnya.

Saat dimintai keterangan oleh wartawan, Maslim menuturkan, bahwa selain melakukan demo penolakan, pihaknya juga meminta agar Pemerintah menurunkan harga dan menjamin ketersediaan BBM serta mempercepat pemulihan ekonomi.

“Kenaikan harga BBM mempengaruhi seluruh sektor, khususnya ekonomi. Namun, langkah pemerintah dalam mencabut subsidi BBM ini, menurut kami sudah benar asalkan tepat sasaran,” ungkap Maslim kepada JejakHitam.Com.

Lanjut Maslim menjelaskan, bahwa penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya.

“Dalam menetapkan harga BBM, Pemerintah seharusnya tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Perpres Nomor 191 tahun 2014.

Sebagai bentuk kritikan sekaligus saran dan masukan, MPC Kiwal Garuda Hitam Kabupaten Gowa mengeluarkan 7 tuntutan yang tertuang dalam surat pernyataan sikap.

Berikut pernyataan sikapnya :

1. Mengembalikan aturan penetapan harga BBM sesuai dengan formula sebagaimana diatur dalam Perpres no. 191 tahun 2019. Harga bio diesel ditentukan oleh pasar efisien.

2. Ketakutan harga BBM berfluktuasi sehingga inflasi bisa dikurangi dengan dana tabungan (stabilitasi) dan on/off PPN atau pungutan khusus.

3. Harga jual eceran BBM ditetapkan berdasarkan formula hitungan harga patokan yang sederhana dan mencerminkan harga yang sebenarnya berdasarkan data up to date dan memperkecil peluang manipulasi dan perburuan rente.

4. Jika subsidi karena terpaksa, maka harus diberikan subsidi BBM yang seyogyanya mendorong rakyat melakukan perubahan pola konsumsi BBM dan rekstrukturisasi perminyakan.

5. Kepastian hukum : tegakkan aturan yang ada atau rubah aturannya.

6. Menggalakkan eksplorasi dan eksploitasi dengan rezim yang fleksibel.

7. Mendorong percepatan pelaksanaan penggunaan sumber energi berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memperhatikan perkembangan penggunaan kendaraan listrik.

Sebelum bubar, Maslim kembali menyampaikan, agar Pemerintah peka dan peduli dengan kondisi yang tengah dialami oleh rakyatnya.

“Kami berharap, Pemerintah lebih peduli dengan rakyatnya yang terdampak dari kenaikan harga BBM ini. Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan BBM serta mempercepat pemulihan ekonomi baik secara regional maupun nasional,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi ormas Kiwal MPC Gowa berjalan damai dan lancar. (*)

 

 

Laporan : Surianto
Penulis   : Budhy