Makassar Darurat Energi, Ketua KP-GRD : Negara Gagal Secara Konstitusi
JEJAKHITAM.COM (MAKASSAR) – Warga kota Makassar saat ini menghadapi kondisi multi krisis darurat energi, dimana kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, LPG 3 kg, air bersih, dan pemadaman listrik bergilir, merupakan situasi krusial yang tengah dihadapi.
Hal tersebut sangatlah berdampak karena kondisi ini menyasar kebutuhan dasar masyarakat yang menopang kelangsungan hidup sehari-hari dan aktifitas ekonomi.
Menyikapi persoalan multi krisis yang dalam beberapa hari terakhir dialami dan sangat menyiksa masyarakat kota Makassar, Ketua Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD), Jimi Saputra, kemudian angkat bicara.
Menurutnya, sulitnya masyarakat mengakses kebutuhan dasar adalah bentuk kegagalan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan Wali Kota, serta pemerintah Pusat.
“Kondisi multi krisis BBM, air bersih, pemadaman listrik bergilir, dan langkanya gas LPG 3 kg di kota Makassar saat ini, itu tidak terjadi secara kebetulan. Ini merupakan bentuk cerminan kegagalan pemerintah karena melakukan pembiaran terhadap pihak-pihak tertentu yang diduga memainkan peran sehingga mengakibatkan kondisi seperti ini terjadi,” ungkap Jimi kepada media ini, Kamis (10/09/2026) malam.
“Ini adalah kegagalan struktural negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Kelangkaan BBM subsidi, gas LPG 3kg, air bersih, dan pemadaman listrik berdampak langsung pada aktifitas masyarakat sehari-hari,” tambahnya.
Lebih lanjut Jimi Saputra menuturkan, kondisi yang dialami saat ini sangatlah berdampak pada pekerja seperti nelayan, ojek online, angkutan umum, dan sopir mobil ekspedisi atau antar daerah.
“Kondisi yang dialami warga kota Makassar saat ini otomatis berdampak serius pada segi pendapatan, karena mempengaruhi siklus perputaran roda perekonomian masyarakat,” sebutnya.
Secara kelembagaan, KP-GRD menduga ada upaya pemerintah untuk memaksa masyarakat agar beralih ke kendaraan listrik.
“Kami menduga, ada upaya dari kepentingan oligarki yang berkolaborasi dengan kekuasaan hari ini untuk memaksa masyarakat beralih ke kendaraan listrik,” terang Jimi.
KP-GRD mendesak pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat, untuk segera mengambil langkah serius untuk menstabilkan kembali kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah kota Makassar, Pemprov Sulsel, dan pemerintah Pusat, jangan berdiam diri melihat persoalan yang menyentuh langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. Segera lakukan upaya untuk memastikan distribusi kebutuhan dasar kembali terpenuhi,” desaknya.
Jimi menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan kelangkaan ini sampai pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat, mampu menstabilkan kembali kondisi yang menyiksa masyarakat.
“KP-GRD akan tetap konsisten mengawal persoalan ini, sampai pemerintah mampu memberikan solusi konkrit dan menstabilkan kembali kondisi multi krisis ini,” tutupnya. (*)
Laporan : Tim
Editor : Budhy JH