www.jejakhitam.com
Tajam Mengungkap Peristiwa

Rezim Jokowi-Ma’ruf Dinilai Gagal, Front Rakyat Menggugat Demo Di Fly Over Makassar

JEJAKHITAM.COM (MAKASSAR) – Puluhan aktivis dan masyarakat yang tergabung dalam Front Rakyat Menggugat (FRM), menggelar aksi unjukrasa dibawah jembatan fly over Makassar, Senin (09/08/2021), sekitar pukul 11.10 Wita.

Aksi tersebut sebagai bentuk protes dan kecaman terhadap kepemimpinan rezim Jokowi-Ma’ruf Amin, yang dinilai gagal dalam memimpin Indonesia.

Koordinator aksi FRM Haerul Anwar, dalam orasinya mengatakan, dari sekian banyaknya persoalan yang melanda bangsa ini, tidak satu pun yang mampu di selesaikan secara nyata oleh Jokowi-Ma’ruf sebagai seorang kepala negara.

Saat ditemui, kepada JejakHitam.Com Haerul menjelaskan, bahwa rezim kali ini gagal total membawa perubahan bagi bangsa.

“Kondisi bangsa yang lagi carut-marut seperti sekarang ini, adalah bukti bahwa rezim Jokowi-Ma’ruf tidak mampu membawa perubahan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Bukannya mensejahterakan, rezim kali ini malah membawa derita panjang bagi rakyatnya,” ucap Haerul.

Berdasarkan pantauan media, para pengunjuk rasa bergantian menyampaikan orasinya dan sebuah spanduk bertuliskan “Rezim Jokowi-Ma’ruf Gagal Memimpin Indonesia”, di bentangkan di bawah jembatan fly over.

Adapun tuntutan aksi dari Front Rakyat Menggugat adalah :

1. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sibuk bercanda dan mengabaikan pandangan para ahli kesehatan, membangkang terhadap undang-undang karantina kesehatan, serta tidak fokus dalam mengelola anggaran untuk penanganan selama pandemi Covid-19.

2. Pemerintah gagal memberi makan bagi Rakyat berdasarkan amanat UU karantina kesehatan, yang seharusnya rakyat dan ternak miliknya diberikan makan dan obat dari negara secara gratis.

3. Kegagalan paling menonjol dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah pelemahan KPK, yang “dibunuh” oleh para politisi untuk mengamankan kasus korupsi bansos dan kasus besar lainnya, hukuman bagi para koruptor yang semakin ringan, dan semakin banyaknya pejabat sekelas Menteri yang melakukan konflik kepentingan tapi dibiarkan saja oleh Presiden Jokowi.

4. Pemerintah gagal menjaga demokrasi. Terbukti sudah banyak analis di dalam negeri maupun internasional yang menilai pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang otoriter.

Tampak di lokasi aksi, petugas keamanan dari pihak Kepolisian tampak berjaga-jaga guna mengamankan unjukrasa. Jelang siang, massa aksi dari FRM membubarkan diri secara tertib, dan aksi berjalan kondusif. (Budhy)